Dimana pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah kemampuan mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, transparan dan akuntabel. Agar laporan pertanggungjawaban yang disajikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Demikian diuatarakan oleh Walikota Lhokseumawe, Suadi Yahya, yang didampingi oleh Wakil Walikota Lhokseumawe Nazaruddin, Sekda Kota Lhokseumawe, Dasni Yuzar SH, Ketua DPRK Lhokseumawe Muhammad Yazir, Kepala bandasakti Lhokseumawe, T Adnan dan Inspektur Kota Lhokseumawe Bustami Saleh, kepada Mandiri dalam wawancara khusus pasca penyerahan predikat Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) oleh BPK Perwakilan Aceh tentang peñata kelolaan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2014 yang berlangsung di Gedung Utama BPK Aceh di Banda Aceh, Rabu (10/6/2015).

Walikota Lhokseumawe Suaidi Yahya melanjutkan akan terus berusaha melakukan pembinaan, dengan diadakannya pembinaan terhadap pengelolaan keuangan daerah kepada Kepala SKPD beserta Entitas SKPD sehingga laporan keuangan yang dihasilkan SKPD tersebut sesuai dengan yang diharapkan, dimana hasil dari perpaduan seluruh laporan keuangan SKPD-SKPD akan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, “ jelas Suaidi Yahya.

Menurutnya, WTP merupakan opini tertinggi dari hasil Audit BPK RI Perwakilan Aceh yang merupakan minimum requirement atas kepercayaan masyarakat pada laponran keuangan pemerintah. Sekaligus sebagai salah satu indikator untuk mengukur kinerja keuangan entitas pemerintah Kota Lhokseumawe.

Disamping penuh rasa gembira atas perolehan predikat WTP, sebut Walikota Lhokseumawe Suaidi Yahya jajaran Pemerintah Kota Lhokseumawe juga telah menargetkan jauh lebih penting adalah efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran untuk mensejahterakan masyarakat. Perlu suatu komitmen yang tegas,jelas dan terukur bahwa jangan sampai anggaran lebih banyak dipakai untuk belanja aparatur dibandingkan belanja publik.

Setidaknya, komitmen itu telah mengantarkan Pemerintah Kota Lhokseumawe pada Tahun ke tiga Kepemimpinan kami (Suaidi Yahya-Nazaruddin) supaya pada dua tahun sisa kepemimpinan kami mampu mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam laporan keuangan daerah.

Debut puncak raihan prestasi yang menjadi monumental di kota julukan Petro Dollar yang bertajuk Serambi Mekah itu diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI – Perwakilan Aceh.

Lebih jauh, sambung Suaidi Yahya, keberhasilan mempertahankan prestasi tersebut, tidak terlepas dari dukungan dan peran aktif semua pihak dalam mendukung terciptanya pemerintahan dan tata kelola keuangan yang baik. “Termasuk DPRK Kota Lhokseumawe, yang juga melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran keuangan daerah,” tuturnya yang maju sebagai Walikota Lhokseumawe dari Partai Aceh.

Sementara itu, Wakil Walikota Lhokseumawe, Nazaruddin menegaskan, Pemerintah Kota Lhokseumawe dituntut agar pengelolaan keuangan daerah secara baik yang harus dilakukan dalam mewujudkan tujuan pemerintahan yang bersih (clean goverment), dimana pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah kemampuan mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, transparan dan akuntabel. Agar laporan pertanggungjawaban yang disajikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat memperoleh opini WajarTanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) dari BPK RI, kita harus menerapkan suatu sistem pengendalian intern yang kuat untuk menyakinkan tercapainya proses dan hasil kegiatan yang dinginkan, dengan penilaian risiko serta pemilihan metode tata kelola yang tepat, yang mampu meyakinkan dapat dikendalikannya proses dan diperolehnya hasil kegiatan yang mampu meningkatkan kegunaan dan keandalan informasi baik keuangan dan non keuangan.

“Keberhasilan menyabet rapor tertinggi dari BPK tersebut, dinilai sebagai peluang bagi Pemko Lhokseumawe untuk lebih menata sistem administrasi yang rapi sebagai salah satu faktor penentu suatu lembaga dalam mencapai tujuannya. Salah satu kunci sukses memperbaiki opini laporan keuangan, yakni melihat komitmen serta tindakan nyata atas tindak lanjut dari rekomendasi BPK,” kata Nazaruddin.

Nazaruddin menambahkan, Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) adalah pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Ke depan Pemerintah Kota Lhokseumawe harus mengakui laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), dihasilkan melalui suatu proses di dalamnya terdapat entitas dan unsur manusia (SDM).

Walikota menyambut baik opini BPK atas LKPD tahun anggaran 2014 itu. Catatan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) tersebut akan menjadi perhatian, guna tindak lanjut ke depan, sekaligus sebagai bahan koreksian bagi pemerintah guna mengambil kebijakan strategis bagi kesejahteraan, sedikitnya 200.000 jiwa masyarakat Kota Lhokseumawe.

Ketua DPRK Lhokseumawe, Muhammad Yasir, Suryadi, Wakil Ketua dan T Sopianus Wakil Ketua mengatakan, jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah daerah Kota Lhokseumawe dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Hal itu sudah dilakukan Pemko Lhokseumawe, maka sangat layak untuk meraih WTP.

Sisi lain, sebut mereka, terkait indikator keberhasilan Pemko Lhokseumawe dalam meraih opini terbaik WTP dari BPK tersebut adalah pengelolaan yang baik, di antaranya terkait aset, pengadaan barang dan jasa, dipastikan mengacu pada peraturan yang berlaku. Kepatutan dan ketaatan perundang-udangan pengelolaan keuangan di seluruh unit kerja Pemko Lhokseumawe. (man/B)

No Comment

Comments are closed.